Yahoo! Indonesia Yodel

Anas Urbaningrum (Antara/Ismar Patrizki)

Anas Urbaningrum tersenyum menyambut Andi Mallarangeng. Keduanya bersalaman, lalu berpelukan sambil menempelkan pipi. Andi tertawa lebar.

Inilah dua dari tiga calon ketua umum Partai Demokrat. Rabu (19/5) itu, di Wisma Nusantara Jakarta Pusat, keduanya berpapasan saat hendak diwawancara terpisah dalam sebuah acara di satu stasiun teve. Akhir pekan ini, Anas (Ketua Fraksi Demokrat di DPR), Andi (Menteri Pemuda dan Olahraga) dan Marzuki Ali (Ketua DPR) akan bertarung di Kongres II Partai Demokrat di Bandung.

Marzuki adalah yang tertua di antara tiga calon bos partai terbesar ini. Usianya 54 tahun. Andi kini 47 tahun, sementara Anas akan berusia 41 pada Juli nanti.

Para calon muda, yaitu Andi dan Anas, sama-sama tercantum di Wikipedia. Tapi hanya si calon termuda, Anas, yang nongol di Twitter dan menulis sejumlah konten blog. Yahoo! Indonesia menemui Anas untuk berbincang-bincang. Ini petikannya.

Yahoo! Indonesia: Sebentar lagi Kongres Partai Demokrat memilih ketua umum. Seberapa besar dukungan terhadap Anda?

Anas Urbaningrum: Melihat acara silaturrahim, kehadiran mereka (pengurus cabang-cabang Partai Demokrat) boleh dibilang tulus dan sukarela. Jika bisa dijaga baik, saya kira dukungan sudah lebih 70 persen. Jadi, sebetulnya, agenda sekarang tinggal menjaga (dukungan itu).

Y!: Putra SBY, Edhie Baskoro, mendukung Andi Mallarangeng.

AU: Itu bagian kompetisi demokratik. Isu utamanya sebenarnya bagaimana memajukan Partai Demokrat. Pilihan Mas Ibas adalah sikap politik yang demokratis yang harus dihargai. Sama juga dengan kader yang lain. Lumrah saja.

Y!: SBY dipersepsikan dominan di Demokrat. Artinya Anda tak didukung presiden?

AU: Sebelum deklarasi, saya sudah sowan ke Pak SBY, boleh dikatakan sebagai mohon izin, mohon doa restu. Beliau memberi izin, mempersilakan maju berkompetisi. Arahan beliau, agar berkompetisi dengan sehat, dewasa, tidak serang-menyerang, tidak kampanye hitam.

Y!: Ketua umum partai itu ngapain sih?

AU: Ketua umum, juga jajaran pengurus, adalah pelaksana manifesto politik dan kebijakan partai yang ditetapkan kongres.

Di lapangan, dibutuhkan kreativitas dan inisiatif (ketua umum) yang membuat partai menjadi lebih hidup, dinamis, lebih komunikatif dengan publik. Salah satu segmen penting tentu segmen anak-anak muda. Komunikasi di segmen ini harus lebih luwes, rileks, substantif, atraktif, tidak ketinggalan isu-isu baru.

Y!: Itukah makanya Anda aktif lagi di Twitter, setelah sempat vakum? Itu benar Anda atau staf lain?

AU: Saya tak punya staf. Twitter saya isi sendiri. Masalahnya adalah membagi waktu dan kesempatan. Twitter, Facebook, dan lainnya, adalah sarana komunikasi yang efektif. Saya juga minta maaf bila tak sempat melihat permintaan berteman di Facebook yang sudah 30 ribu lebih. Jumlah teman saya sudah lima ribu. Sepertinya harus buka fan page saja…

Y!: Kenal internet sejak kapan?

AU: Belum lama, sekitar tujuh tahun terakhir. Email pertama saya di sebuah lembaga, sebelum saya bertugas di Komisi Pemilihan Umum. Saya punya dua email Yahoo! yang saya gunakan lima tahun terakhir ini. (Anas mempersilakan alamat emailnya dipublikasikan: urbaningrum@yahoo.com)

Di internet, saya mengikuti perkembangan berita, browsing. Itu sudah seperti memberi garam ke sayur. Akhirnya jadi tradisi keluarga. Anak-anak saya sudah sangat familiar dengan internet.

Y!: Indonesia cukup bebas dalam hal akses di internet. Sejauh apa kebebasan ini bisa dinikmati?

Sekretaris Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, Syarif Hasan, bercanda dengan Anas sebelum rapat koordinasi (14/5). (Antara/Fanny Octavianus)

AU: Menurut saya, setiap bangsa harus punya strategi kebudayaan. Kalau kita punya, maka panduan teknis memudahkan mengantisipasi dampak kurang baik. Kebebasan mengakses di internet tidak bisa ditiadakan. Tapi pemerintah harus mengatur sesuai strategi kebudayaan itu, mana yang kontributif dan mana yang destruktif. Yang destruktif harus direstriksi.

Ini bukan merusak kebebasan, tapi pilihan untuk mengambil jalan yang baik. Mengatur bukan mematikan kebebasan. Kalau tidak diatur, satu isu saja: pornografi, saya kira akan merusak generasi baru yang makin familiar dengan internet. Yang dibaca bukan ilmu, teknologi, informasi, tapi menjadi porno-minded. Bahaya.

Y!: Di rumah, bagaimana melindungi anak-anak Anda dari konten berbahaya di internet?

AU: Anak-anak dikontrol, diajarkan apa yang boleh dan tidak. Diblokir juga, tapi ini urusan istri saya yang lebih canggih soal ini. Kami juga selalu melacak jejak alamat situs yang sudah mereka kunjungi.

Y!: Apakah Anda juga kerap menerima pesan sampah atau tawaran produk langsung ke telepon seluler?

AU: Tiap hari. Dari layanan kartu kredit, keanggotaan hotel, paling sering adalah tawaran investasi. Padahal, entah apa yang mau diinvestasikan.

Nomor hape sepertinya sudah kehilangan privasi.

Saya pikir, dibutuhkan aturan yang makin baik dan lengkap soal hal-hal seperti ini. Ke depan makin kompleks, cara-cara baru makin canggih. Privasi dan etika harus menjadi bagian penting, lalu diterjemahkan menjadi aturan.

Y!: Bicara soal aturan, saat ini ada rancangan peraturan menteri soal konten di internet. Rencananya ada tim yang menyeleksi konten, termasuk konten yang dibuat orang Indonesia sendiri.

AU: Isu nasionalisme penting, termasuk dalam hal konten di internet. Trauma terhadap masa lalu (Orde Baru) makin tak relevan. Hampir mustahil pemerintah mengambil jalan atau cara memperlakukan publik seperti Orde Baru. Lingkungannya saja tak mungkin. Tentu, pemerintah perlu meyakinkan bahwa ini (RPM Konten) bukan dalam rangka kembali ke gaya yang lama, bukan mematikan, bukan membatasi, tapi meregulasi.

Saya punya garis pikiran: pengaturan untuk hal yang baik harus dilakukan. Tugas pemerintah itu. Kalau tidak dijalankan, pemerintah kehilangan fungsinya. ‘Baik’ itu didefinisikan bersama, sehingga pemerintah tak dicurigai.

Y!: Apakah Anda tahu tentang Pesta Blogger?

AU: Saya ingin datang nanti. Kita (=Anas) ini komunitas blogger juga! Dulu, waktu zaman Soekarno, kan pakai surat-menyurat. Sekarang, zamannya beda.

Saya punya blog di http://blog.bunganas.com. Itu isinya dari saya sendiri. Saya juga mulai posting di Politikana.com, ingin mencoba menulis yang lebih ringan. ID saya di situ: urbaningrum.  Baru satu posting. Dari sekian banyak komentar, hal yang bagus adalah: yang mengingatkan (saya) makin banyak. Tapi, konsekuensinya itu dimaki-maki, ya. Dibilang lambat, sombong, tak direspon. Haduh.

Saya masih belajar (membalas komentar dengan efisien). Me-review komentar saja masih dicetak dulu, baru dibaca satu-satu..

Jejaring media sosial di Indonesia sekali lagi membuktikan betapa kuat ia mampu berbuat.

Saat Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Konten Multimedia, kicauan maya yang menyuarakan penolakan atas peraturan tersebut pun riuh bersahutan.

Melalui situs jejaring informasi Twitter, tweeps Indonesia menyatakan kekhawatiran mereka akan potensi terjadinya pembatasan ekspresi ketika RPM Konten tersebut mulai berlaku. Mereka berkicau dengan menambahkan topik #tolakrpmkonten sebelum dikirimkan pada akun Twitter resmi milik Menteri Kominfo Tifatul Sembiring.

Keriuhan ini pun kemudian terdengar oleh harian nasional terbesar Indonesia, Kompas, yang menjadikan penolakan atas RPM Konten tersebut sebagai headline pada 18 Februari 2010 lalu. Sebelumnya, media nasional lainnya, seperti Tempo lewat situs Tempo Interaktif pada 13 Februari 2010  juga sudah memberitakan lebih dulu. Harian Jakarta Globe pun menurunkan empat tulisan berbeda dan satu editorial khusus membahas keberadaan Rancangan Peraturan ini.

Situs berita Detikcom mengutip kritik dari praktisi teknologi informasi Onno W Purbo.  Vivanews memilih memasukkan dua poin keberatan dari Andrew Darwis, Chief Technology Officer sekaligus pendiri forum daring Kaskus, atas keberadaan Rancangan Peraturan ini.

Tak hanya media dan praktisi teknologi informasi, lembaga negara Mahkamah Konstitusi pun ikut urun kritik. Ketua MK Mahfud Md menilai penggunaan Peraturan Menteri tidak tepat untuk mengatur soal  kebebasan berbicara. Hanya peraturan tingkat undang-undang yang punya kekuatan itu. Pertanyaan juga datang dari kalangan DPR soal wilayah pengaturan dan sanksi Peraturan Menteri.

Asosiasi Warung Internet Indonesia,  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, situs berita Vivanews, LBH Pers, serta perwakilan blogger dari berbagai komunitas berbeda seperti Politikana dan Kompasiana, termasuk yang ikut menolak RPM Konten.

Materi lain  yang sering di-tweet ulang (re-tweet) oleh tweeps Indonesia sebagai alasan penolakan terhadap RPM Konten adalah tulisan pengacara Ari Juliano di situs komunitas Politikana.

Semuanya bermula ketika situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan siaran pers tertanggal 11 Februari 2010 tentang sikap resmi mereka “dalam menyikapi peningkatan maraknya penyalahgunaan layanan internet.”

Poin utama dalam pernyataan sikap tertulis itu terdapat di bagian tengah, bahwa Kementerian Kominfo menginformasikan keberadaan RPM Konten. Lewat RPM Konten, penyelenggara jasa multimedia dilarang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau memungkinkan pengguna internet mengakses materi multimedia yang, menurut undang-undang, mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan.

Inilah yang dilihat oleh pengguna internet di Indonesia sebagai upaya represi atas kebebasan informasi di dunia maya. Alasannya, tidak ada pendefinisian jelas atas apa yang dimaksud dengan konten yang mengandung unsur pornografi tersebut.

Unsur pornografi bukan satu-satunya yang nanti akan dilarang muncul lewat RPM Konten. Penyelenggara jasa multimedia juga dilarang mendistribusikan konten perjudian, hal-hal yang menyinggung SARA, serta muatan mengenai tindakan yang merendahkan keadaan dan kemampuan fisik, intelektual, pelayanan, kecakapan, dan aspek fisik maupun non fisik lain dari suatu pihak.

Konsekuensinya, penyelenggara bertanggungjawab mengecek serta menyaring berbagai muatan informasi dari pengguna internet, yang muncul di situs layanan mereka. Terhadap kewajiban ini, Andrew Darwis merasa bahwa sebagai penyelenggara dia akan kewalahan untuk mengimbangi air bah informasi yang mengalir setiap detiknya. Bayangkan saja betapa masif kuantitas informasi yang harus disaring jika setiap harinya ada 600 ribu orang yang mampir ke Kaskus.  Aliansi Jurnalis Independen pun ikut mengkhawatirkan keberadaan RPM Konten ini sebagai sebuah upaya membatasi kebebasan pers.

Belum cukup dengan pelarangan itu, Kementerian Kominfo pun akan membentuk sebuah Tim Konten Multimedia berisi 30 orang. Tim yang anggotanya dipilih oleh Menteri ini akan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Komposisi anggota tim, 50:50 antara unsur pemerintah dan kalangan profesional atau ahli. Tim inilah yang nantinya bertugas melakukan pemeriksaan atas laporan dari masyarakat tentang konten yang dianggap bermasalah.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto pun memberi tanggapan atas kerasnya penolakan dari berbagai kalangan akan RPM Konten ini. Dalam sebuah jumpa pers, dia mencoba meredakan ketegangan  dengan mengatakan seluruh masukan dan tanggapan dari masyarakat yang muncul saat periode uji publik akan dikaji sebagai bahan perbaikan.

Harian berbahasa Inggris The Jakarta Post kemudian mengutip pernyataan Gatot, “I assure you…we will not go ahead with the current concept for the planned regulation.” Ia sempat menerima tanggapan dari publik lewat alamat surel gatot_b@postel.go.id. Sekjen Kominfo Basuki Yusuf Iskandar juga mencoba meyakinkan bahwa RPM Konten ini masih akan dibahas oleh staf internal Kementerian Kominfo sampai sebulan ke depan.

Karena sedang berada di Eropa, tak terdengar kicauan dari sudut milik Menteri Kominfo Tifatul Sembiring. Meski begitu, Wakil Pemred Anteve Uni Lubis sempat men-tweet pesan pendek yang ia terima dari Tifatul, bunyinya: “SMS Menkominfo: Blm baca RPM Konten. Dan kalau isinya mengekang kebebasan berekspresi akan saya coret itu RPM ”. Selengkapnya pesan pendek yang diterima Uni pun kemudian dimuat situs berita Vivanews, berikut rencana Tifatul membatalkan pengesahan RPM Konten tersebut. Tifatul juga menyampaikan pembatalan RPM Konten tersebut, dengan alasan membelenggu pers, ke Kompas.

(Meski Tifatul sempat mengklaim ia belum membaca RPM Konten, narablog Herman Saksono mencatat bahwa Menkominfo pernah menyampaikan manfaat keberadaan peraturan tersebut pada BBC Indonesia, beberapa hari sebelumnya)

Presiden SBY pun sampai merasa harus ikut berkomentar tentang isu yang ia anggap “melebar ke sana kemari”. Setidaknya, dari komentar SBY, ia menangkap kekhawatiran pengguna internet akan adanya kemungkinan pembatasan kebebasan berbicara. Bahkan secara eksplisit, Presiden meminta para menteri-menterinya untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, agar tidak menimbulkan salah persepsi.

Ada beberapa hal yang menarik dicatat dari gelombang penolakan terhadap RPM Konten ini. Pertama, adalah pada sosok Menteri Kominfo Tifatul Sembiring. Dengan latar belakangnya sebagai petinggi Partai Keadilan Sejahtera, ia dilihat seakan sebagai sosok pemimpin agama yang sedang berusaha ‘memurnikan’ internet nan majemuk. Penulis, serta editor majalah Madina dan situs RumahFilm Hikmat Darmawan, dalam blog pribadinya, mencoba menarik hubungan antara latar belakang Tifatul dan pendekatan ‘kepanikan’ sang Menteri saat harus berhadapan dengan perangkat dan norma digital itu.

Kedua, dan yang terpenting, adalah masyarakat Indonesia yang pernah hidup dalam era keterbelengguan informasi kini tegas-tegas menolak untuk kembali pada situasi itu.

Mereka menyadari betul makna dan harga kebebasan berbicara, serta sejauh mana mereka bersedia bergerak untuk membela kepentingan asasi tersebut. Apalagi sekarang, pada masa jejaring media sosial dan aktivisme internet sudah memberi bukti, bahwa yang ‘maya’ bisa menghasilkan kekuatan nyata. Bahwa ranah yang kerap disebut ‘maya’ itu kini tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang dianggap lebih nyata.

Anda tentu masih ingat akan petisi Facebook yang mendukung pembebasan penahanan dua Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, serta gerakan koin untuk membantu pembayaran denda atas kasus yang menimpa Prita Mulyasari, dan betapa tak ada lagi batas jelas antara yang ‘maya’ dan nyata.

Committee to Protect Journalist dalam laporan tahunannya di Tokyo, baru-baru ini juga menyoroti bagaimana media baru, dalam bentuk petisi daring, tweet dan mekanisme re-tweet, serta blog, bisa membantu melawan represi. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di Iran.

Menurut Direktur Eksekutif CPJ Joel Simon, “saat Anda bisa membuat blogosfer ‘berdengung’, atau Anda bisa membuat orang men-tweet ulang, atau menandatangani petisi dan menyampaikan informasi lewat jaringan sosial, maka Anda bisa mendapat perhatian dari media arus utama, sehingga itu dapat membangun groundswell (pengumpulan opini publik dalam waktu singkat) dan memengaruhi pemerintah.”

Dengan contoh terbaru, yaitu respons Menkominfo Tifatul Sembiring atas kesiapannya mencoret RPM Konten, sepertinya inilah yang kini (dan akan terus) terjadi di Indonesia. Bahwa gerakan jaringan media sosial daring yang cukup signifikan akan mendapat perhatian media arus utama, sehingga mampu mengubah posisi pemerintah.

–

ilustrasi diambil dari Mim milik Lantip

Johnny Depp mati. Hoax ini berawal dari daur ulang berita (?) enam tahun lalu yang, hari Minggu kemarin, menyebar begitu cepat. Di ranah media sosial bernama Twitter, tiba-tiba saja “RIP Johnny Depp” menjadi topik ngetren pada hari Minggu kemarin. Bila Anda sempat memperhatikan, penyumbang awal ramainya topik itu adalah tweeps Indonesia.

Itu bukan pertama kali pengguna Twitter Indonesia unjuk gigi. Mungkin Anda ingat bagaimana topik #indonesiaunite bisa diliput media arus utama dunia. Atau seperti belum lama ini, ketika Quraish Shihab muncul di deretan topik terlaris.

Hari itu, situs-situs berita menyiarkan sebuah pondok pesantren yang mengusulkan pengharaman rebonding rambut berdasar sejumlah alasan. Najwa Shihab, putri Quraish, mengomentari usul fatwa itu. Najwa men-tweet, mengutip ayahnya yang ahli tafsir ajaran Islam, “Allah indah dan menyukai keindahan. Selama tidak membawa dampak negatif…, itu boleh.” Tweet Najwa, yang tenar sebagai pembawa acara teve, lalu di-retweet berulang oleh entah berapa ribu warga “Republik Twitter Indonesia”.

Cuitan tweeps Indonesia agaknya tak bisa diremehkan. Inilah kekuatan suara-suara yang tak bisa dipungkiri. Twitter, atau lebih luas lagi ranah maya, telah menjadi saluran suara warga negara yang bangga dengan demokrasinya ini. Mashable baru-baru merilis posisi Indonesia di nomor enam pertumbuhan pengguna Twitter dunia, melebihi Australia, India dan Jepang.

Tapi, keriuhan suara jelas tak berhubungan dengan kebenaran informasi yang disebar beramai-ramai. Contohnya, seperti kita tahu: Johnny Depp masih hidup, dan sangat sehat!

Sebagai masyarakat yang tinggal di belahan bumi berpotensi terkena bencana gempa, tentunya kita sudah sering mendengar gempa yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Di tahun-tahun silam pun negara kita sempat beberapa kali kena gempa yang bisa dibilang cukup besar, seperti yang terjadi di Padang dan juga beberapa di pulau Jawa (Tasikmalaya & Yogyakarta) yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan juga korban yang tidak sedikit.

Beberapa saat lalu telah terjadi gempa yang sangat dahsyat. Guncangan sebesar 7 skala richter mengguncang Haiti, sebuah negara kecil di lautan pasifik yang bertetangga dengan Kuba dan Republik Dominika. Ribuan bangunan hancur dalam waktu 35 detik dan ratusan ribu hingga jutaan hilang, terluka dan bahkan meninggal dalam sekejap. Bisa dimengerti apabila sebuah bencana terjadi di tempat yang jauh maka kita semua tidak bisa ikut merasakannya sampai detik pertama foto-foto tentang kejadian sampai di depan kita semua. Ini semua berkat peranan media sosial yang membuat dunia menjadi semakin kecil, mulai dari foto-foto kejadian, berita tentang kejadian, sampai hal-hal yang berkaitan dengan emosi pun serta merta ikut terdistribusikan ke seluruh dunia.

Dunia tersentak, dan banyak pihak yang kembali menggunakan media social untuk mengulurkan bantuannya. Bagaimana bisa? Saat ini sudah terkumpul US$5 juta lewat SMS yang di sosialisasikan lewat Facebook dan Twitter. Beberapa pihak yang ada di dunia internet juga ikut turun tangan dengan membuka jalur bantuan di web mereka masing-masing yang bisa dilihat di sini.

Musisi Wyclef Jean (ex The Fugees) yang kebetulan berasal dari Haiti melakukan penggalangan dana melalui SMS dengan cara membuka shortcode khusus, dan menghimbau setiap orang untuk mengirimkan SMS dengan pesan “Yele” ke nomer 501501. Dari setiap SMS yang masuk, organisasi yang dijalankan oleh Wyclef, Yele Haiti Earthquake Fund akan menerima $5 yang akan dibebankan ke dalam tagihan Anda di bulan mendatang. Dan dengan mengikuti akun Twitter Wyclef maka kita semua bisa membantu menyebarkan usaha Wyclef tersebut dan ikut membantu rakyat Haiti secara keseluruhan.

Jika Anda punya usulan bagaimana kita bisa membantu Haiti, silahkan berikan komentar Anda

Foto: AFP

Presiden Republik Indonesia dilaporkan mulai bergabung dengan layanan microblogging Twitter. Mulai ngetweet sejak Minggu, hingga saat ini akun @PRESIDEN_RI ini sudah diikuti oleh lebih dari 1.400 followers.

The Jakarta Globe is still awaiting confirmation from a presidential spokesman about the validity of the account and whether the President himself would be writing tweets in the future.

SBY has been relatively slow to join Twitter compared to other world leaders. Malaysian Prime Minister Najib Razak joined Twitter in September 2008, and also maintains an active blog. US President Barack Obama joined in March 2007, long before he was president.

Meski gaya tweetnya sejauh ini hanya satu arah, dan sebagiannya malah merupakan link ke siaran pers kepresidenan, paling tidak –jika akun ini memang valid– ini merupakan awal yang bagus. Kita tunggu apakah akun ini mulai mem-follow dan berinteraksi dengan para followers-nya atau tidak.

Indonesia adalah satu dari pasar pengguna Twitter di dunia yang melesat pertumbuhannya, menurut CEO Evan Williams. Di saat pertumbuhan penggunanya melambat di Amerika, Evan mengakui bahwa pasar India, Jepang, Indonesia dan Brazil-lah yang menyeimbanginya.  Bekerjasama dengan operator Axis, Twitter sendiri baru saja meluncurkan layanan berbasis SMS di Indonesia.

Terlepas dari menyebarnya spekulasi tentang laba potensial, Evan menekankan bahwa perusahaan ini masih memfokuskan diri pada perbaikan produk ketimbang pencarian cara untuk mengumpulkan pendapatan.

Twitter yang memberikan keleluasaan bagi para penggunanya untuk menyebarkan berita secara online sebanyak 140 karakter itu, memperoleh pendapatan dari jutaan penggunanya. Menurut keterangan ComScore Inc, di Reston Virginia, perusahaan yang berbasis di San Francisco itu hingga bulan September lalu tercatat memiliki 20.9 juta pengguna, atau meningkat sebanyak 18 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Twitter mempertimbangkan peningkatan penghasilan melalui pemasangan iklan di jaringan webnya dan dengan memberikan penggunanya akses data lebih mendalam. Banyak perusahaan telah menggunakan manfaat Twitter untuk berinteraksi dengan konsumen mereka dan juga difungsikan untuk menyebarkan informasi keuangan.

Evan melanjutkan lagi, bahwa banyak aktivitas komersial yang terjadi lewat Twitter saat ini. Bila Twitter banyak memberikan nilai tambah di dunia bisnis, maka ia tidak kuatir ambil bagian untuk perusahaannya.

Evan sendiri mengaku, tak ada penyesalan ketika Twitter menolak tawaran Facebook untuk membeli perusahaan ini tahun lalu. Ia tidak melihat adanya alasan kuat untuk menjual perusahaan, karena poin yang ingin ditekankan adalah, bagaimana mengembangkannya, dan “bukan sekadar menjadi bagian dari sebuah perusahaan besar.”